2028 tambah amar putusannya menolak tuntutan kasasi PT JPP. Kemudian, PT JJP menuntut ganti rugi ikhtiar kada nomor satu alias Peninjauan Kembali (PK) atas tetapan nan diberikan sebab Mahkamah Agung No. 1095 K/PDT/2018 ke Mahkamah Agung melalui Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Pengajuan PK tersebut ditolak akibat Majelis Hakim MA pada tanggal 19 Oktober 2020 for each vonis No. 728 PK/PDT/2020 per amar tetapan menolak permintaan PK nan diajukan karena PT JJP sehingga berkapasitas kekuasaan tetap. Pengajuan permintaan eksekusi menjelang Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara lalu menyertai manifestasi kado fatwa (aanmaning) akibat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara mula-mula tanggal 27 April 2022 sampai melalui terakhir tanggal fourteen September 2022, tetapi PT JPP tidak pernah hadir sekalipun telah dipanggil menurut luwes, makin pada tanggal 1 September 2022 PT JPP mengajukan cara peraturan PK nan kedua ke Mahkamah Agung melalui Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Pada tanggal 22 Oktober 2022 KLHK mengajukan permintaan pembeslahan eksekusi terhadap Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Direktur Jenderal Hukum KLHK Rasio Ridho Sani menuturkan ketidakhadiran PT JPP dalam balasan peringatan (aanmaning) bagi Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, bersama penyampaian permintaan PK nan kedua untuk PT JPP pada MA menyiratkan PT JPP tidak menyandang kewajiban menjelang membuat muatan vonis mahkamah nan telah tetap menurut tulus. Baginya perkara tersebut condong melaksanakan sambutan-sanggahan kekuasaan. Sementara itu, Direktur Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup sekalian Kuasa Hukum Menteri LHK Jasmin Ragil Utomo menjelaskan gara-gara 19 skandal bagaikan ini, 8 dekat antaranya telah menyetor ke kas negeri melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) hingga triliunan lebih. Tren Rambut 2026: Potongan & Warna Ini Diprediksi Booming!
Jakarta - Kementerian Lingkungan Hidup lagi Kehutanan (KLHK) tengah melaksanakan tahap eksekusi sampai tambah PT Jatim Jaya Perkasa (JJP) menyempurnakan kewajibannya bertimbal diktum tetapan mahkamah. Hal ini guna menindaklanjuti tetapan mahkamah sengketa perdata kebakaran wana lagi kapling (Karhutla) sebab PT PT JJP pada warsa 2015 silam nan memanggang seluas one.000 hektare (ha). Putusan nan telah bertenaga rasam tetap (inkracht van geuwijsde) berasas Putusan MA No. 728 PK/PDT/2020 Jo. Putusan MA No. 1095 K/PDT/2028, Jo. Putusan PT DKI Jakarta No. 727/PDT/2016/PT/PT.DKI dengan Jo. PN Jakarta Utara Bo. Pelaksanaan eksekusi PT JJP tercantol atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada tanggal nine Juni 2016 No. PT JJP mengajukan akal menyamakan dekat Pengadilan Tinggi DKI Jakarta atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 108/Pdt.G/2015/PN. Jkt. Pada tanggal ten Maret 2017 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memutus kasus No. Membayar dana menuntut (dwangsom) berbilang Rp twenty five.000.000,00 for each yaum atas keterlambatan dalam mengaktualkan kiprah perbaikan jagat. Dari vonis perdata Tinggi DKI Jakarta, PT JPP telah mengabulkan kekuatan undang-undang kasasi ke Mahkamah Agung melalui Pengadilan Negeri Jakarta Utara nan seterusnya dalam tanggal 28 Juni 2018, Majelis Hakim Mahkamah Agung memutus kejadian No.1095/K/PDT?
Lahan rawa seluas 420 meter persegi kepunyaan Abdussalam ini tertanam ladang nan produktif. Lokasinya berada pada pinggiran pengairan nan ditopang pengairan subordinat lagi tersier. Walau seperti itu, buatan pengetaman dirasa Abdussalam tinggal belum maksimal. Ia mengecap penyakit tikus menjadi luput se- risiko nan dihadapi, belum lagi sambil pelaku tanah nan dianggapnya tidak berbicara pada baik. Oleh sebab itu, buatan pengetaman nan dituai tidak maksimal. Sawah nan dikelola penyawah pada atas kapling Abdussalam nan namun seluas setengah hektare itu sekadar mengakibatkan sekitar nine kuintal for every warsa. Beras nan dihasilkan mengenai lahan itu kemudian bisa akan mencukupi hajat dalam rompok Abdussalam sewaktu five-six rembulan. Alhasil, baik ada kebun, Abdussalam tetap mesti membeli gabah pada luar akan menyelimuti kepentingan koran. Kepala Dinas Pekerjaan Umum lalu Penataan Ruang (PUTR) Kabupaten Bandung, Zeis Zultaqwa membuktikan, Bojongsoang masuk ke dalam rancangan kawasan tinggal tanah perkotaan. Hal itu dituangkan dalam Perda Kabupaten Bandung No one Tahun 2024 bab Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2024-2044 lagi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
Dalam buku harian berjudul Analisis Perubahan Penggunaan Lahan Terhadap Tipologi City Sprawl Menggunakan Sistem Informasi Geografis dekat Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung, Dava dkk mengkover telah timbul transisi tanah seluas 274,94 Ha pada 2017-2021 dalam Bojongsoang. Dalam uji coba kesaksamaan nan dilakukan Dava dkk dalam fifty titik nan disebar dekat segala Kecamatan Bojongsoang, ditemukan beberapa transisi pendayagunaan persil pada tarikh 2017-2021. Dalam menceritakan four tarikh tersebut, lengah tunggal nan disorot merupakan berkurangnya tanah persawahan seluas 221,83 hektare bersama tipar 10,seventy six hektare. Sementara itu luas perumahan bertambah 30,38 hektare, tanah koloni bertambah fourteen,92 hektare. Luas persil nihil lagi bertambah 103,36 hektare, samun samun bertambah 64,05 hektare, bersama terakhir pertokoan bertambah two,28 hektare. Perubahan aplikasi persil pada prasarana penaka landasan kolektor, empang tirta, rintis lokal dengan sebagainya tidak bertambah ataupun berkurang oleh substansial. Dalam penyelidikan ini, Dava dkk memperkatakan Desa Lengkong maka Desa Cipagalo nan paling banyak mengalami alterasi kapling menjadi kawasan tinggal. Dari sayap terusan, Bojongsoang dilalui peluang umum wilayah nan menjadi sabuk utama keluar-masuk Kota Bandung.
Jika Anda menyukai artikel ini dan Anda ingin menerima lebih check here banyak info tentang Data Hongkong silakan kunjungi halaman Website kami.